Leaderboard Iklan HUT RI Pemkab Muba Iklan HUT RI Dinas Bina Marga
Berita Utama

Jika Langgar Kesepakatan Tertulis, Perusahaan Tambang Batu Bara akan Dikenai Sanksi

SAROLANGUN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak main-main untuk memberi sanksi tegas bagi perusahaan tambang batu bara yang tidak menjalankan keputusan yang telah di sepakati dalam rapat bersama di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Selasa (7/5/2019).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sarolangun, H. Hillalatil Badri pada sejumlah wartawan usai pertemuan bersama pimpinan sejumlah perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Sarolangun. Menurut Wabup Sarolangun, ada sejumlah pimpinan perusahaan yang hadir untuk duduk bersama membahas beberapa poin penting yang tertuang dalam kesepakat tertulis.

“Iya, barusan kita duduk bersama dengan para petinggi perusahaan, membahas komitmen tentang pengolahan limbah, yang hadir hari ini direktur langsung supaya lebih kuat,” Kata Wabup Hillalatil Badri saat diwawancarai usai
rapat tersebut.

Wabup Hillal menjelaskan secara rinci hasil pertemuan tersebut telah disepakati ada 11 poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para  direktur dan perwakilannya perusahaan tambang antara lain; Direktur Utama PT Minemex Indonesia, Direktur PT Citra Tobindo Sukses perkasa(CTSP), Direktur PT Jambi Prima Coal (JPC), Direktur PT Marlin Serantau Alam (MSA), Direktur PT Karya Bumi Baratama (KBB), Kuasa Direktur PT Wahana Surya Abadi (WSA), Kuasa Direktur PT Surya Global Makmur, Kuasa Direktur PT Sarolangun Prima Coal (SPC) beserta Direktur PT Dinar Kalimantan Coal.

Adapun isi poin kesepakatan yang ditandatangani itu yakni persoalan dana Corporate Socilal Resposibality CSR akan dilaksanakan secara terpadu melalui forum CSR Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Bagi perusahaan yang belum mempunyai Amdal Lalin segera mengurus ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, melaporkan kegiatan dan aktivitas pertambangan setiap 3 bulan sekali secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, jika perusahaan take over kepemilikan saham dan perubahan penanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan agar dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Dijelaskan oleh Wabup untuk angkutan importir batu bara ke Jambi harus memiliki izin resmi dari Pemda Sarolangun, tidak lagi seperti selama ini mengunakan DO ilegal.

Baca Juga  Awie Tongseng Ditahan di Rutan Cabang Bagansiapiapi

“Intinya, semua harus memiliki izin resmi dan memilki perusahan jasa angkutan setingkat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang memiliki payung hukum jelas,” Kata Wabup Sarolangun.

“Langkah ini untuk mengantisipasi ke depan tidak ada lagi batu bara (coal genting) yang berceceran di sepanjang jalan raya. Kalau masih terjadi ini akan menjadi tanggung jawab pihak importir pengangkutan. Selama ini pihak DO tidak pernah bertanggung jawab atas banyaknya ceceran batu bara di jalan. Ke depan kita akan awasi dan tidak ada
lagi hal serupa akan terulang,” Jelasnya.

Disinggung soal sanksi terhadap banyaknya pelanggaran yang dilakukan pihak perusahan, Wabup menjelaskan, “Yang sudah sudah gak usah dibahas lagi ke depan. Mari kita awasi dan kita benahi, seandainya masih saja ada perusahaan yang tidak patuh, kita akan beri sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” Ujarnya pada sejumlah wartawan saat diwawancara usai pertemuan di Aula Kantor Bupati Sarolangun.

Setiap perusahaan yang belum mempunyai izin TPS LB3 dan izin limbah cair ijin penguna limbah cair( IPLC ) segera diurus ke Dinas Lingkungan Hidup diberi tenggang waktu pengurusan izin selama tiga bulan paling lama.

Setiap perusahaan wajib melakukan kegiatan reklamasi dan menyampaikan laporan berkala reklamasi setiap tahunnya dilaporkan kepada Bupati Sarolangun.

Setiap perusahaan wajib mentaati apa yang berlaku dalam Amdal, UKL-UPL dan menyampaikan laporan RKL-RPL setiap enam bulan sekali.

“Apabila perjanjian dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam tulisan tersebut dan ditandatangani bersama tidak disepakati atau masih juga dilanggar tanggung resiko sendiri dan akan kami tindak tegas dan kami stop perusaaan itu beroperasi,” Kata Wabup.

Di tempat yang sama, Kadis DLH Sarolangun, Deshendri saat diwawancara oleh sejumlah wartawan mengatakan bahwa pemanggilan perusahaan tambang tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Baca Juga  Aksi Mogok Kerja Buruh PT. IMIP Berhenti Sementara

“Di samping menyepakati perjanjian, tentu ini juga bagian dari kewajiban kami melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pihak perusahaan terutama persoalan lingkungan,” Kata Deshendri.

Dia juga menegaskan pemanggilan ini berdasarkan hasil temuan sidak Wabup di lapangan yang mana masih ditemukan perusahaan yang kurang mau peduli limbah. Hanya saja tidak disebutkan secara rinci perusahan mana yang telah melanggar tersebut.

Penulis : Andra.
Editor: Dny.

print
Iklan HUT RI Pemkab Muba Iklan HUT RI Pemkab Morowali Iklan HUT RI Organda Iklan HUT RI PT IMIP Iklan Aidul Adha PT IMIP Iklan Pekan Daerah KTNA XIII Muba

Berita Populer

To Top