Jakarta

KPA : Indonesia Darurat Perkawinan Anak di Bawah Umur

on

Photo : Arist Metdeka Dirsit Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam giat Sodislisasi 10 Hak Anak termasuk Stop perkawinan Anak di beberapa sekolah (SDN) dkawasan Deliserdang Medan.

Photo : Arist Metdeka Dirsit Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam giat Sodislisasi 10 Hak Anak termasuk Stop perkawinan Anak di beberapa sekolah (SDN) dkawasan Deliserdang Medan.

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Komnas Perlindungan Anak meminta semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk terus bersinergi untuk melindungi anak-anak dari perkawinan usia anak.

Pelaminan bukanlah tempat yang layak dan bahagia bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu mari kita hentikan pernikahan usia anak dengan berbagai upaya untuk melindungi anak.

Arist Merdeksa Ketua Umum dalam keterangannya kepada media Kamis (04/04/2019) di kantornya di bilangan Pasar Rebo Jakarta Timur mengatakan bahwa Negara tidak boleh kalah dan membiarkan generasinya tidak memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, demikian disampaikannya untuk merespon laporan MA Tahun 2018 yang mrnyatakann bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia telah mengeluarkan 13.251 putusan dispensasi perkawinan anak , sementara yang mencabut permohonan dispensasi 624 orang.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) junto pasal 63 UU Nomor 01 tahun 1974 pasal 49 huruf (k) UU RI Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun Tahun 2009 bahwa dispensasi kawin anak secara absolut memang menjadi kewenangan pengadilan agama, namun sesungguhnya harus ada pertimbangan yang dikaitkan dengan hak anak dan hak atas kesehatan serta keberlangsungan hidup anak, ditambahkan Arist.

Sebagaimana diketahui pada akhir 2018 Makamah Konstitusi (MK,) menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada Darurat Pernikahan Anak.

Dengan demikian, demi kepentingan masa depan anak Indonesia, tidaklah berlebihan jika Komnas Petlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di seluruh Nusantara meminta Wakil Rakyat DPR RI disida-dida waktu kerjanya untuk segera merevisi Undang-undang perkawinan agar batasan usia perkawinan anak dinaikkan dari 16 tahun untuk anak petempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

print

Laman: 1 2

About iGlobalNews

Recommended for you