Sumatera Utara

PB BPM-SU Nilai Kejatisu Tak Bernyali Tangani Dugaan Kasus Korupsi Kadis Pertanian Madina

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sekelompok masyarakat mengatasnamakan Pengurus Besar Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM-SU), segera melaporkan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Kejaksaan Agung RI.

Unjuk Rasa ini terkait kekecewaan atas tanggapan Kasi bidang Intelijen Kejatisu, Herman Syafruddin, soal Laporan Pengaduan (LP) resmi BPM-SU tentang dugaan korupsi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina, TZR.

Dalam LP resmi itu, BPM-SU menerangkan Kadis Pertanian Madina diduga telah melakukan dugaan korupsi dengan memotong penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) untuk seluruh kelompok tani di Kabupaten Madina pada tahun 2015.

Seperti disampaikan Koordinator PB BPM-SU, Zul Ilham Harahap ketika berunjuk rasa di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, Rabu (27/3/2019).

“Kita kecewa dengan tanggapan Kasi Bidang Intelijen Kejatisu, Herman Syafruddin menyebutkan untuk membuat laporan pengaduan (LP) resmi. Padahal kami sudah membuat LP secara resmi sebulan lebih yang lalu yakni pada 21 Februari 2019, langsung di hadapan Kasipenkum”, Sebutnya.

Dikatakannya, unjuk rasa yang dilakukan massa BPM-SU adalah mendesak, menuntut dan mempertanyakan sudah sampai mana proses penanganan oleh Kejatisu terhadap LP.

“Dengan penyampaian Herman Syafruddin kepada kami, artinya tidak ada koordinasi antara Kasipenkum dan bidang intelijen Kejatisu. Atas hak itu, kami segera melapor ke Jamwas Kejagung untuk dilakukan penindakan dan evaluasi kinerja Kejatisu, karena dinilai lambat dan tak bernyali menangani kasus korupsi di Sumut”, Terangnya.

Zul Ilham juga menyatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, yang isinya setiap orang berhak mendapatkan informasi baik secara lisan ataupun tulisan sejak informasi /laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Zul Ilham dalam orasinya menyatakan, BPM-SU pada 21 Februari 2019 resmi melaporkan dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina, TZR ke Kejatisu. Dan telah menyerahkan data beserta dokumen terkait penyaluran dana Bansos berupa kegiatan Pengembangan Optimalisasi Sub Sektor tanaman pangan di Dinas Pertanian & Peternakan Kabupaten Madina tahun 2015.

Baca Juga  Longsor Timbun Rumah di Sibolga, Ibu dan Anaknya Menjadi Korban

Dalam LP-nya BPM-SU juga menyerahkan data/dokumen pemotongan dana bansos kelompok tani oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan). Di mana dalam data/dokumen pemotongan atas perintah Kadis. Selain itu, segala keperluan belanja yang dibutuhkan kelompok tani, Kadis yang membelanjakannya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada massa BPM Sumut pada Rabu (20/3/2019) lalu mengatakan, “Terima kasih kepada mahasiswa yang telah melaporkan secara resmi dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina, TZR dkk.”

“Laporan pengaduan BPM Sumut sudah sampai kepada Kepala Kejatisu. Dan yakin, Kejatisu segera proses laporan pengaduan dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina terkait dana bansos untuk kelompok tani”, Sebut Sumanggar.

Dikatakannya, laporan pengaduan BPM Sumut disertai dokumen-dokumen. Jika dianggap layak segera dilakukan pengusutan dugaan korupsi penyaluran dana bansos untuk kelompok tani oleh Dinas Pertanian Madina.

Kadis Pertanian dan Peternakan Kab Madina, Taufik Zulhendra Ritonga saat akan dikonfirmasi via seluler miliknya tidak dapat dihubungi.

Penulis: Lubis.
Editor: Dny.

print

Berita Populer

To Top