Sumatera Utara

Raden Muhammad Syafii Dengar Pendapat Masyarakat di Gang Subur Kelurahan Sari Rejo

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Terkait sengketa tanah Sarirejo Medan Polonia milik Kedatukan Sukapiring, Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Gerindra, HM Raden Syafii menegaskan bahwa tanah warga Sarirejo yang luasnya lebih dari 200 hektar yang kini sudah puluhan tahun bersengketa dengan TNI AU Lanud Medan, sebenarnya pemilik aslinya adalah Kedatukan Sukapiring. Hal tersebut diungkapkannya di Gg. Subur Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Sabtu (2/2/2019) malam.

Karena itu penyelesaiannya harus diselesaikan melalui ahli waris pemilik tanah yang asli. Seperti diketahui, Pemerintahan Kesultanan Sultan Deli ini masa lalu, terdiri dari empat Kedatukan. Satu di antaranya Kedatukan Sukapiring.

Selain kepemilikan aslinya Kedatukan Sukapiring, lokasi tanah yang berada di Kecamatan Medan Polonia itu semakin runyam karena sarat dengan beragam kepentingan, maupun politik dan lainnya.

“Akibatnya sampai hari ini tidak akan bisa terselesaikan,” Katanya di hadapan ratusan orang warga Subur Lingkungan II Kelurahan Sari Rejo tersebut.

Raden Syafii yang lebih dikenal dengan sapaan nama Romo itu mengunjungi masyarakat kelurahan itu dalam rangka melakukan Dengar Pendapat Masyarakat, khususnya berkaitan dengan permasalahan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan TNI AU.

Dia berkeyakinan sengketa tersebut tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam waktu yang singkat, karena masa baktinya hanya tinggal sampai bulan Oktober 2019.

“Kalau pemerintahan Jokowi mau menyelesaikan sengketa pertanahan ini, berpihak kepada rakyat, tentu sudah selesai di awal pemerintahannya” Ungkap Syafii.

Menurut anggota DPR-RI asal Daerah Pemilihan Sumut I ini, besarnya kepentingan dalam sengketa ini, sudah banyak pejabat yang harus kena copot, termasuk Menteri Agraria/BPN, Fery Mursidan Baldan.

Karena itu dia mengatakan masyarakat Sarirejo jangan terlalu berharap kepada pemerintah yang berkuasa sekarang ini untuk bisa berpihak kepada masyarakat Sarirejo.

Baca Juga  Humas Polres Madina Bersama Media dan Tokoh Lira Wujudkan Semboyan Negeri Beradat Ta'at Beribadah

Walaupun setiap hari melakukan aksi unjuk rasa, baik ke kantor BPN provinsi, kantor gubernur, maupun DPR D Sumut, pemerintah pusat tidak akan peduli.

Sekali lagi ditegaskannya penyelesaian kasus ini hanya bisa diselesaikan oleh presiden. Lain itu tidak. Sebab kasus ini sudah bernuansa politik tingkat tinggi.

Dikatakannya, bila masyarakat Sarirejo memberi kepercayaan kepada Prabowo untuk memimpin negara yang besar ini dalam Pilpres 17 April nanti, diyakininya barulah penyelesaian tanah sengketa Sarirejo ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Sebab partai Gerindra dengan koalisinya akan menyelesaikan semua kasus-kasus pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Pertanahan yang berpihak kepada rakyat.

Mantan anggota DPRD Kota Medan dan juga mantan Ketua Fraksi PBR DPR Provinsi Sumut ini yang menimba pendidikan hukum di Fakultas Hukum USU, berterus terang tidak tahu masalah pertanahan, tapi dia memahami tentang Politik Hukum Tanah.

Penulis: ZA/Bahren.
Editor: Dny.

print

Berita Populer

To Top