Ekonomi

IPPI Dorong OJK Terbitkan Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Syarat Perusahaan Go Public


LEBAK, IGLOBALNEWS.CO.ID – Institut Pengadaan Publik Indonesia/Indonesian Public Procurement Institute (IPPI) mendorong semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Swasta untuk menerapkan standar Pengadaan Internasional ISO 20400 on Sustainable Procurement. Dengan menerapkan Best Practices internasional maka akan meningkatkan reputasi BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang bersangkutan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada calon investor untuk membeli saham yang telah di-IPO-kan.

Pengadaan Barang dan Jasa adalah pengeluaran terbesar sebuah BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta sehingga efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu pertimbangan utama bagi calon investor untuk membeli saham sebuah perusahan yang akan di-IPO-kan.

Apabila sistem Pengadaan Barang dan Jasanya baik maka secara otomatis Perusahaan tersebut sehat secara keuangan demikian juga sebaliknya. Bahkan bagi pemegang saham minoritas dengan adanya penerapan standar ISO 20400 on Sustainable Procurement maka mereka dapat mengukur sejauh mana tingkat transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa yang ada di dalam perusahaan mereka.Dengan demikian mereka juga dapat mengukur sejauh mana keuntungan (profit) yang akan diperoleh oleh Perusahaan tersebut.

ISO 20400 on Sustainable Procurement dapat dijadikan pedoman dalam menyusun standar Tata Kelola Pengadaan Yang Baik (Good Procurement Governance) di masing-masing BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta yang berstatus sebagai Perusahan Go Public (Perusahaan Terbuka) sehingga syarat kewajiban pemenuhan standar ISO 20400 on Sustainable Procurement oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan untuk mendorong semua Perusahaan Terbuka di Indonesia mengadopsi best practices tersebut ke dalam praktik Pengadaan Barang/Jasanya.

Beberapa ruang lingkup ISO 20400 on Sustainable Procurement yaitu :
1. Structure, principles and practices on social responsibility (ISO 26000) and sustainable procurement (ISO 20400).
2. The integration of sustainability in the procurement strategy and policy.
3. Sustainability in the procurement department.
4. Organising the procurement function towards sustainability.
5. How to procure in a professional and sustainable manner, based upon international best practices.
7. Structure, principles and practices on social responsibility (ISO 26000) and sustainable procurement (ISO 20400)
8. Practical application of the ISO guidelines to procurement organisation

Sejalan dengan penerapan syarat kewajiban ISO 20400 on Sustainable Procurement bagi semua Perusahaan Terbuka di Indonesia maka harus diikuti dengan revisi aturan mengenai persyaratan menjadi Direktur Independen dan Komisaris Independen dalam sebuah Perusahaan Terbuka. IPPI juga mendorong OJK agar menerapkan persyaratan bahwa yang dapat menduduki posisi sebagai Direktur Independen dan Komisaris Independen di Perusahaan Terbuka adalah mereka yang bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga dengan demikian semua Direktur Independen dan Komisaris Independen wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan pengalaman di sektor Pengadaan Barang/Jasa.

Baca Juga  Camat Sepatan Timur Gelar Istighosah

Mengapa demikian? Karena pengeluaran terbesar sebuah perusahaan apalagi Perusahaan Terbuka sudah pasti berada di Divisi/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dengan adanya kehadiran Direktur Independen dan Komisaris Independen yang bersertifikat dan berpengalaman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa maka mereka dapat mengawal, mendampingi dan mengarahkan Divisi/Bagian/Tim Pengadaan Barang dan Jasa agar melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan standar ISO 20400 on Sustainable Procurement.

Bidang Pengadaan Barang/Jasa merupakan bidang yang sangat strategis dan merupakan awal dari terwujudnya proses Good Procurement Governance (GPG) dan Good Corporate Governance (GCG). Bidang yang paling rentan terhadap praktik-praktik Korupsi dan Penyimpangan dalam sebuah organisasi/perusahaan adalah bidang Pengadaan Barang/Jasa sehingga sangat wajar apabila semua pihak menaruh kepentingan yang mendalam terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Apalagi bagi Perusahaan Terbuka, apabila mereka menerapkan standar ISO 20400 on Sustainable Procurement dalam praktik bisnisnya maka hal itu akan menjadi contoh yang baik bagi Perusahaan-Perusahaan lainnya khususnya Perusahaan-Perusahaan yang belum go public.

Semoga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mempertimbangkan usulan mengenai ISO 20400 on Sustainable Procurement tersebut. Dengan adanya persyaratan tersebut bagi semua perusahaan yang akan IPO di lantai bursa maka dapat meningkatkan reputasi semua Perusahaan Terbuka di Indonesia sebagai Perusahaan Terbuka yang memiliki sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang bersih, transparan dan akuntabel.

Penulis : Red
Editor : AJ.

print

Berita Populer

To Top