Jawa Tengah

Refleksi Akhir Tahun Kabupaten Cilacap, Ribuan Keluhan Masyarakat Tuntut Perubahan

CILACAP, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kabupaten Cilacap di usianya yang ke-162 tahun  dalam masa kepemimpinan Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji yang memasuki tahun ke-2 periodenya  ternyata pencapaiannya masih jauh dari harapan masyarakat Cilacap.

Perkumpulan Mahasiswa Cilacap yang tergabung dalam Sedulur Mahasiswa Rantau Cilacap Jakarta Raya (SEMARAC Jakarta Raya), organisasi yang baru-baru ini didirikan oleh beberapa mahasiswa cilacap yang ada di kampus se-Jabodetabek.

Pada penghujung tahun 2018 ini Semarac melakukan kajian dan diskusi Refleksi Akhir Tahun 2018 dengan mengambil tema “Seribu Keluhan Masyarakat Menuntut Perubahan”. Semarac menilai bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Cilacap belum bisa bekerja secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian ialah sektor perekonomian, pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta budaya. Data yang diambil dari rilis akhir tahun anggota Semarac yang mewakili dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, dari jumlah anggota 103 mahasiswa, Semarac menilai 4 bidang di atas masih belumlah maksimal dikerjakan oleh Pemkab Cilacap.

Perekonomian di Kabupaten Cilacap dinilai masih jauh dari kata baik. Ini tercermin selama kepemimpinan Tatto tidak adanya tren positif perekonomian warga meningkat maupun munculnya peluang-peluang atau lapangan kerja bagi masyarakat.

Penduduk Cilacap yang notabene mayoritas petani tidak mendapat perhatian serius, salah satu contohnya ialah bendungan yang ada di Desa Caruy Kecamatan Cipari yang saat ini mangkrak. Bendungan yang sekiranya dapat mengairi persawahan warga yang ada di Desa Cimanggu, Bantangpanjang, Karangreja, Caruy, Sidasari, dan Mekarsari seluas 2.195,84 hektar, bendungan ini dibangun tahun 2015 dan ditargetkan rampung pada 2017. Namun sampai saat ini, akhir tahun 2018 masih jauh dari kata rampung.

Semarac menilai peran serta Pemkab Cilacap dalam mengawal pembangunan di daerah wajib dilaksanakan karena berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Cilacap, tidak selalu melempar jawaban bukan wewenang Pemkab Cilacap, karena dalam perencanaan anggaran pun ada 5,5 miliar dana yang diambil dari APBD Kabupaten Cilacap, maka sudah sewajarnya Pemkab Cilacap terus mendorong suksesnya pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Karyono Wibowo: HTI jangan Berlindung Dibalik Kemerdekaan Berserikat

Sektor pendidikan bagi masyarakat Cilacap pun masih jauh dari kata baik, jika dicek, sekolah-sekolah di desa masih banyak ditemukan bangunan sekolah rusak, tidak adanya layanan transportasi bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, kurangnya pengawasan sehingga banyak munculnya pungli, sampai kepada parahnya infrastruktur jalan sehingga menyulitkan siswa untuk pergi ke sekolah.

Memang sudah rahasia umum, infrastruktur jalan di Cilacap sangat jelek. Dalam segi pendidikan Semarac menilai tidak adanya upaya perencanaan yang jelas dari pemkab untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Alih-alih mengupayakan terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas seperti harapan anggota Semarac, melihat malasnya Pemkab Cilacap melalui dinas pendidikan terjun ke lapangan langsung pun jarang dilakukan.

Hal ini seperti banyak dikeluhkan anggota Semarac terhadap kewajiban Pemkab Cilacap dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik, dan hal ini pula yang menjadi dasar dan inisiatif berdirinya Semarac untuk mendorong pemuda kampung untuk terus belajar. Sebab ketidakmampuan Pemkab Cilacap dan ketidakjelasan program pendidikan yang dirasakan anggota Semarac selama kepemimpinan Bupati Cilacap sekarang ini.

Semarac menilai perlunya Pemkab Cilacap membuka diri dan bercermin dari daerah sekitar, di usianya yang ke-162 tahun ternyata tidak banyak yang dapat diberikan kepada masyarakat Cilacap.

Pada zaman milenial saat ini, pemkab masih belum mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal, masih lambannya pelayanan di kantor pemerintahan, sulitnya mendapatkan informasi, hal ini menjadikan masyarakat terus menderita hanya untuk mendapatkan layanan maupun informasi yang itu adalah kewajiban pemerintah.

Melihat geografis Kabupaten Cilacap serta luasnya masyarakat sangat dibebankan hingga perlu waktu 2-4 jam untuk ke pusat kota kabupaten. Hal ini ironis dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana daerah sekitar sudah memaksimalkan melalui media guna kemudahan pelayanan, Pemkab Cilacap masih enggan untuk bangkit mempermudah masyarakat, seperti halnya mereka masih enggan untuk mencerdaskan masyarakat, nyaman melihat ‘pandangan’ masyarakat yang melihat pejabat ialah orang terhormat yang wajib dihormati secara mutlak.

Baca Juga  Kemana SIARAN TANGSEL?

Penulis: Sarif Hidayat
Mahasiswa Universitas Pamulang
Anggota Semarac Jakarta Raya & Pembina IKMC Unpam

print

Berita Populer

To Top