BANDA ACEH

Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dihentikan

BANDA ACEH, IGLOBALNEWS.CO.ID – Perwakilan perempuan komunitas dari beberapa wilayah dampingan LSM di Aceh terlibat aktif pada Bincang-bincang Perempuan komunitas bersama perempuan pejabat publik, LSM, dan media di Escape Building, Desa Alue Deah Teungoh, Banda Aceh, Minggu (9/12/2018)

Kegiatan ini bagian dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) tahun 2018 yang dilaksankan oleh Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR), Flower Aceh, Balai Syura dan gerakan perempuan Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, KKR Aceh, P2TP2A, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKMA BKA), Forum PUSPA, Forum Pengada Layanan, Komisi Kesetaraan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Forum Anak Tanah Rencong (FATAR), dan Natural Aceh.

Hadir sebagai narasumber pemantik Kepala DPPP Aceh, Nevi Ariani, SE, Wakil Ketua I PKK Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T, Ketua PKK Kota Banda Aceh, Hj. Nurmi dan Direktur Flower Aceh, Riswati S.Pd.I, M.Si.

Nevi Ariani memaparkan data kasus yang terjadi di Aceh dan upaya pemerintah untuk penanganannya. Kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak penting dilakukan, supaya semua pihak memahami kondisi perempuan dan anak saat ini. Data kasus kerasan terhadap perempuan dan anak yang terhimpun oleh P2TP2A Aceh pada tahun 2018 mencapai 1.125 kasus.

“Kami terus lakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan kampanye di tingkat provinsi sampai ke desa-desa, juga ke sekolah dan dayah. Untuk penanganan kasus, P2TP2A telah memberikan pelayanan konprehensif pada perempuan dan anak korban kekerasan sampai proses reintegrasi ke masyarakat. Kami juga membangun kerja sama reveral lintas sektor dan instansi untuk memberikan layanan kesehatan, psikologis, hukum dan reintegrasi sosial. Untuk penangan perempuan korban kekerasan seksual di masa konflik, juga sudah dibangun kerja sama dengan KKR Aceh,” jelasnya.

Baca Juga  Dapat gelar "Sri Lila Wangsa", Panglima TNI: Ini Suatu Kebanggan.

Terkait kebijakan, saat ini Rancangan Qanun Mekanisme penangan kasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dalam peoses pembahasan, kehadirannya akan sangat membantu percepatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh.

“Kami juga berharap agar RUU PKS bisa segera disahkan, sehingga keduanya menjadi payung hukum perlindungan bagi perempuan dan anak di Aceh,” tegasnya.

print

Laman: 1 2 3

Berita Populer

To Top