Leaderboard
Aceh

YARA Desak DPRK Simelue Gunakan Hak Interpelasi

Foto: Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin mendatangi DPRK Kabupaten Simeulue guna mendesak DPRK Simuelue menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati Simuelue, Kamis (27/9/2018).

Foto: Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin mendatangi DPRK Kabupaten Simeulue guna mendesak DPRK Simuelue menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati Simuelue, Kamis (27/9/2018).

ACEH, IGLOBALNEWS.CO.ID – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, mendatangi DPRK Kabupaten Simeulue untuk menyerahkan surat desakan kepada DPRK Simuelue agar menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan bupati.

Kebijakan menolak melakukan pelantikan Anggota KIP Kabupaten Simeulue telah melanggar pasal 56 ayat (5) UU Nomor 11 tahun 2006 yang mengatur bahwa Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

“Kemudian juga melanggar pasal 17 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang menyebutkan bahwa bupati /walikota meresmikan/melantik anggota KIP
kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan KPU di terima secara resmi,” kata Safaruddin dalam siaran pers kepada iGlobalNews.co.id, Kamis (27/9/2018).

Safar yang didampingi Sekretaris YARA, Fakrurrazi dan pengurus YARA di Kabupaten Simeulue diterima oleh Ketua DPRK Simeulue, Murniati, Ketua Komisi D, Nusar Amin, dan Wakil Ketua Komisi A, Abdul Razak juga turut didampingi oleh Sekwan DPRK, Astamudin.

Safar menyampaikan bahwa akibat tidak dilantiknya KIP Simuelue oleh bupati dapat menganggu pelaksanaan Pemilu dan merugikan anggota KIP secara materiil.

“kebijakan bupati yang menolak meresmikan/melantik anggota KIP yang telah di-SK-kan oleh KPU ini dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dan pilpres nanti, dan juga akan menimbulkan kerugian secara materil kepada anggota KIP terpilih tersebut,” terang Safar.

Dalam suratnya tersebut YARA juga menyampaikan bahwa tindakan bupati tersebut, selain melanggar UU dan Qanun juga telah mengabaikan surat Gubernur Aceh tanggal 27 Agustus 2018 yang meminta kepada Bupati Simuelue untuk segera meresmikan keanggotaan KIP Kabupaten Simueleu yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU RI No 832/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Periode 2018-2023 paling lambat tanggal 4 September 2018.

Baca Juga  Ingat, 4 Lokasi Dilarang Pasang APK

Namun sampai saat ini Bupati Simeulue belum juga melaksanakan peresmian/pelantikan terhadap anggota KIP Simuelue 2018-2023.

“Oleh karena itu, karena kebijakan bupati ini berdampak luas secara publik dan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu kami mendesak agar DPRK Simuelue menggunakan Hak Interpelasi terhadap hal ini, dan jika ditemukan pelanggaran maka kami juga meminta agar diteruskan dengan Hak Angket, dan bila perlu dapat diusulkan untuk diberhentikan dari bupati jika ditemukan adanya kebijakan bupati yang
melanggar peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatannya.” tutup Safar.

Atas surat dari YARA tersebut, Ketua DPRK Simuelue, Murniati, mengaku telah melakukan berbagai upaya termasuk menyampaikan kepada KPU dan Mendagri agar KIP Simeuleu dapat dilantik oleh gubernur, dan saat ini sedang menunggu jawaban dari Mendagri.

“Kami sedang menunggu jawaban dari Mendagri tentang permintaan kami agar KIP Simuelue dapat dilantik oleh gubernur”, kata Murniati dalam pertemuan tersebut. Dan terhadap desakan hak Interpelasi yang diusulkan oleh YARA akan segera dimusyawarahkan dengan seluruh anggota DPRK Simuelue usai menerima surat tersebut dari Safar.

“Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari YARA, dan terhadap surat ini kami akan segera musyawarahkan dengan seluruh anggota DPRK,” tegas Murniati.

Reporter: Ikhsan.
Editor: Dny.

print

Berita Populer

To Top