Berita Utama

Kepala Bapedda Mamberamo Raya Dilaporkan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Penggelapan Dana

Kepala Bapedda Mamberamo Raya

Terbit Tanggal 6 Juni 2018 oleh Media iGlobalNews

JAYAPURA, IGLOBALNEWS.CO.ID – DPD Pemuda LIRA Mamberamo Raya bersama Gerakan Solidaritas Mamberamo Raya telah melaporkan Kepala Bapedda Kabupaten Mamberamo Raya Watori Yulius Yosep ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua terkait penyelewengan kekuasaan, Rabu (6/6/2018).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Pemuda LIRA Ricky Kooh mengatakan di mana Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Mamberamo Raya tidak mengidahkan surat keputusan Bupati Mamberamo Raya dengan menggantikan Luther Yansen sebagai sekretaris juga mengantikan Susan Ribka Maniagasi sebagai Kepala Sub Perencanaan Keuangan Aset pada Sekretariat Bapedda.

Tidak hanya mengidahkan Surat Keputusan Bupati, Kepala Bapedda juga tidak memberikan hak-hak dari kedua orang yang seharusnya sudah menjabat di Bapedda sesuai dengan SK Bupati.

Bahkan Kepala Bapedda sekarang diduga terlibat pengelapan dana monitoring evaluasi selama 3 tahun; yakni pengendalian laporan perencanaan Papua tahun
2012 dengan anggaran mencapai Rp 1 milyar 344 juta.

Selain itu, Kepala Bapedda juga diduga terlibat pengelapan dana RPJPD 2017 sebesar Rp 1 milyard 250 juta.

“Kemudian atas laporan kami kepada Kejaksaan kami meminta agar kepala Bapedda untujk segera di panggil dan segera diperiksa,” kata Ketua DPD Pemuda LIRA Ricky Kooh.

“Kami juga mendapatkan laporan dari warga yaitu Susan Maniagasi di mana
dari hasil penemuan ini maka kami harus segera mengambil tindakan,” ujar Ricky.

Sementara itu dari Ketua Gerakan Silidaritas Mamberamo Raya Jackson Dasna Rebo mengatakan semua kejadian yang diakibatkan dari Kepala Bapedda membuat sistem kerja dari Bapedda menjadi tidak stabil adalah tugas mereka adalah mengawasi setiap kinerja dan pembangunan di Mamberamo Raya.

“Seharusnya kegiatan monitoring yang sudah seharusnya berjalan tidak berjalan, malah dananya sudah dikeluarkan,” katanya.

Baca Juga  Panel Listrik Terbakar, RSUD Kota Tangerang Sementara Berhenti Beroperasi

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bupati Mamberamo Raya untuk tegas kepada setiap kinerja OPD yang ada di Mamberamo. Sebab kejadian ini bisa terjadi karena ketidaktegasan dari Bupati kepada OPD-nya sendiri.

“Dan secara khusus Bupati harus menanggapi permasalahan di Bapedda Mamberamo Raya, di mana sudah nampak jelas Kepaa Bapedda tidak menghargai dan menindaklanjuti keputusan dan SK Bupati,” pinta Jackson.

Bahkan kata Jackson, “Yang lebih anehnya lagi dana Monitoring yang seharusnya belum bisa dikeluarkan sudah dikeluarkan sebelum tanggal pelaksanaan sehingga dari SKPD terkait sudah harus melaporkan kegiatan tersebut ke DPR Papua.”

“Kami mempunyai bukti hasil pengeluaran dana tersebut, dengan tidak adanya kegiatan monitoring maka selama ini SKPD di Tas hanya melakukan kegiatan fiktif yang telah menipu masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya juga meminta kepada bupati untuk mengusukan Calon Sekda Mamberamo Tengah kepada Provinsi dan segera melakukan seleksi, karena sementara ini jabatan Sekda Mamberamo raya bersifat Plh.

“Bagaimana mau menjalankan program kerja dengan belum adanya sekda definitif
dan di Mamberamo Raya sekarang tender proyek belum berjalan,” pungkasnya.

Sumber: PWO IN.
Editor: Dani.

print

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Facebook

To Top