Berita Utama

TKS Bongkar Kasus Korupsi Sistemik di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

BANTEN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Seorang pegawai honorer Tenaga Kerja Sukarela (TKS) berinisial IN yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang telah berjasa membongkar kasus korupsi sistemik. Seharusnya mendapatkan prestasi atau penghargaan, karena telah berusaha dengan itikad baik membongkar para terduga koruptor berkedok pejabat di Kabupaten Pandeglang. Khususnya yang berkaitan dengan TUNDA (tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif) yang telah menggerogoti uang negara hampir Rp 12 miliar setiap tahunnya.

‘IN’, adalah seorang korban yang harus menerima nasib buruk akibat kebiadaban koruptor berkedok pejabat. Ia adalah seorang honorer juru ketik. Dijanjikan mendapatkan prestasi karena telah berjuang melawan para koruptor, kini ia harus menerima nasib menjadi tahanan di Rutan Pandeglang per tanggal 10 April 2018.

Dedi Junaedi, salah satu kuasa hukum IN memaparkan, “Pada tahun 2011, klien kami bekerja sebagai honorer yang diperintahkan oleh Kasubag Keuangan untuk membantu bendahara pengeluaran membuatkan usulan/surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan jumlah pegawai yang ada (sesuai dengan fakta).”

Kemudian Kasubag memerintahkan kepada klien kami untuk menambahkan jumlah angka pada usulan/SPP tersebut. Kemudian, klien kami bertanya kepada atasannya, yaitu Kasubag Keuangan, sebut saja H.M.

“Kalau angka ditambah berarti pegawai juga harus tambah dan ini masalah pak,” kata IN.

Kasubag menjawab bahwa ini adalah tanggung jawabnya dan IN sebaiknya ikut saja perintah HM tersebut.

Kemudian nanti uang kelebihannya akan dibagikan kepada para pejabat yang diduga merupakan oknum di DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset). Sebut saja pejabat di DPKPA berinisial RK, PJ, KN, JJ dan CM serta pejabat Dinas Pendidikan berinisial DT, US dan WG.

Sedangkan para pejabat yang sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, di antaranya AA mantan Kepala Dinas, NH Sekretaris, RY Bendahara Pembantu, dan TS sebagai Bendahara.

Baca Juga  2 Hari Menjelang Liburan, Kajati Sumut Larang Wartawan Masuk

“Berdasarkan perintah inilah yang berdampak buruk terhadap klien kami yang hanya sebagai tukang ketik, yang kini diduga korupsi sebesar hampir Rp 12 miliar,” kata Dedi Junaedi.

“Hal ini tidak fair (adil-red). Kini, pihak Kejaksaan Pandeglang menjerat klien kami dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 9 jo pasal 18 uu no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ulasan singkat kronologisnya adalah bahwa sekitar tahun 2012 dan 2013 IN meminta izin kepada Kasubag tidak ingin menjadi juru ketik lagi di tempat dia bekerja.

Kemudian, ia meminta mutasi. Alhasil, keinginan tersebut tidak diperbolehkan oleh Kasubag Keuangan tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2014 pimpinannya mendapat promosi dan menjadi momen bagi IN untuk pindah kembali, namun tidak boleh dan diancam.

Sehingga pada tahun 2015 Bapak MG meninggal, kemudian IN bertekad membongkar dan melaporkan kepada kepala dinas yang baru dengan inisial AR (Kepala Dinas periode 2015). Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh kepala dinas baru dengan sekda.

Kemudian ada masukan dari anaknya mantan bupati (RK) ketika itu, biarkan korupsi sistemik itu berjalan dan minta untuk dikontrol Pak Amri. Namun beliau kaget dan tidak mau, sehingga masuklah ke ranah Kejaksaan. Kemudian IN dipanggil dan diminta oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang melalui telepon untuk memberikan keterangan.

IN dipanggil untuk membantu kejaksaan dalam membongkar korupsi sistemik yang diduga sudah berlangsung selama puluhan tahun ini. Korupsi yang diduga sudah puluhan tahun ini, seperti tidak ada yang berani menyentuh. Ada apa ini?

Kemudian tiba-tiba pada tanggal 20 Juli 2017,  IN ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan tanpa dasar dan alasan yang jelas berdasarkan Surat Keputusan (Print-744/0.6.12/fd.1/07/2017, tangggal 20 juli 2017).

Baca Juga  TP4D Kejati Banten : Bila Ditemukan Kerugian Negara Timbul dari Persoalan SMK3 Akan Kami Proses Secara Hukum

Kemudian pihak Kejaksaan melakukan penahanan pada tanggal 10 April 2018 (Print-419/0.6.12/Ft.1/04/2018).

Oleh karena itu, kami melihat bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan terhadap juru ketik/honorer itu tidak prosedural serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, yaitu Pasal 51 ayat 1 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Bukti apa yang dimiliki oleh Jaksa terkait penetapan tersangka kasus korupsi terhadap IN? Apakah Pasal 184 KUHAP, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 5, pasal 21 KUHAP.

Karena menurut pandangan kami, Jaksa Penyidik harus bisa membuktikan berapa jumlah dan nilai yang telah dikorupsi.

“Seyogyanya, IN hanyalah seorang juru ketik saja (pasal 17, 52, 56 UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan),” papar Dedi Junaedi.

Dedi Junaedi menambahkan, tim kuasa kami mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan No Perkara ( Reg. No. 3 /pid. Pra/2018/Pn. tanggal 12 April 2018) dan akan digelar untuk sidang pertama pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan hakim tunggal Karolina Selfia Sitepu.

“Sehingga dalam hal ini, kami meminta kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya proses sidang ini supaya keadilan dan kepastian hukum dalam peradilan ini bisa berjalan dengan fair. Sehingga hak-hak hukum klien kami bisa terselamatkan dari kesewenang-wenangan oknum penyidik,” tambah Dedi Junaedi.

Peliput: Nero/Red.

print

Berita Populer

To Top