DKI

Mendagri, Kapolri dan Kemendes Menandatangani MoU Penanganan Masalah Dana Desa

Dana Desa

Jakarta – iGlobalNews | Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri melakukan kerja sama dengan Polri yang menjabat sebagai Kapolsek. Mulai hari ini diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan Dana Desa. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.

“Dengan ada nya kerja sama ini, Pemerintah Pusat mengharapkan agar polisi bisa melakukan Pengawasan Dana Desa karena kita sudah sepakat tunggal yang mengawasi, yaitu Kapolsek dengan Bhabinkamtibmas-nya,” kata Tjahjo di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Tjahjo mengatakan pekan depan Kemendagri akan mengumpulkan para Wali kota/Bupati se-Indonesia untuk menekankan perihal tidak boleh ada upaya intervensi kepada Kapolsek, dalam hal pengawasan Dana Desa. Agar Polsek bisa melakukan pengawasan dengan baik, sehingga Dana Desa bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Bupati dan Walikota minggu depan akan kami kumpulkan sampai ke Camat, dalam upaya tidak boleh intervensi peran Kapolsek dan Kapolres dalam hal pengawasan dana desa,” tegas Tjahjo.

Pagi ini Tito, Eko, dan Tjahjo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Acara teken MoU itu diadakan bersamaan di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Gedung Utama Mabes Polri lantai 5 pukul 07.30 WIB.

Dalam layar video ditayangkan tujuan penandatanganan MoU yaitu untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama antar ketiga pihak ini.

MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak.

Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi
antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya.(Red)

print

Berita Populer

To Top