Leaderboard Leaderboard
Opini

Demokrasi Kita, Lari dari Pancasila dan Terjebak Kapitalisme

TANGERANG SELATAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Definisi demokrasi menurut pandangan tokoh-tokoh dunia kurang lebih sama yakni menitik beratkan pada partisipasi aktif rakyat dalam kekuasaan dan negara, singkatnya rakyat ikut berperan aktif dalam menentukan nasibnya dalam negara dimulai dengan rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen, rakyat memilih presidennya dan rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan dilindungi oleh negara.

Ketika kita berbicara “demokrasi” modern maka Amerika adalah negara yang dianggap sebagai percontohan dalam penerapan pemerintahan demokratis, Amerika juga mengklaim bahwa merekalah model demokrasi terbaik di muka bumi.

Kemudian bagaimana dengan demokrasi di Indonesia?
Untuk membahas demokrasi atau penerapan demokrasi di Indonesia mula-mula kita mesti mengkaji kembali empat konsensus agung yang menjadi landasan Ideologi dan landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan tujuan agar kita dapat menggambarkan peta yang objektif terkait kondisi kekinian bangsa kita akibat dari penerapan demokrasi itu sendiri.

Empat konsesus agung tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal Ika. Keempat konsensus agung terbut haruslam menjadi ruh dari sistem apapun yang kemudian diciptakan atau dikembangkan diseluruh wilayah Indonesia.

Pancasila misalnya, sebagai dasar negara tentu saja kita semua musti sepakat bahwa seluruh sitem ketatanegaraan, sistem hukum, sistem politik dan sistem sosial yang tumbuh kembang di Indonesia musti berdiri diatas dasar pancasila dengan kata lain Pancasila menjadi ruh dari seluruh sistem tersebut. Pancasila juga memiliki peran sebagai filter terhadap semua pemikiran yang masuk ke Indonesia.

Dewasa ini kata “Demokrasi” menjadi yang terpopuler di kalangan rakyat Indonesia. “atas dasar demokrasi”, “karena demokrasi”, “demi tegaknya demokrasi” menjadi bahasa yang sangat umum dari forum ke forum diskusi sampai orasi-orasi demonstrasi.

Baca Juga  Awas, Lupa Registrasi SIM Card Diblokir

Pemilihan umum adalah wujud kongkrit dari penerapan demokrasi, dimana dalam proses tersebut rakyat secara langsung memilih wakil dan pemimpinnya, dengan harapan kemudian wakil rakyat dan pemimpin yang dipilih tersebut bisa mewujudkan aspirasi rakyat dan idealnya dapat mengawal tujuan negara yakni tegaknya kedaulatan, keadilan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Ada kontrakdiksi antara pengamalan demokrasi melalui “Pemilihan umum” dengan konsep demokrasi dalam Pancasila, dimana demokrasi Pancasila diwujudkan dengan musyawarah-mufakat. Sampai disini kita semua seharusnya sadar bahwa demokrasi kita telah lari dari Pancasila, demokrasi kita berdiri sendiri menjadi demokrasi Liberal.

Demokrasi liberal yang diwujudkan dalam sistem pemilu langsung, syarat disusupi kapitalisme, analogi sederhana begini: dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden misalnya, sang calon mustilah memiliki kapital untuk _cost_ politik yang tidak sedikit, fakta yang terjadi adalah adanya para pengusaha transnasional yang menjadi pemodal bagi calon presiden, perlu difahami bahwa tidak mungkin pengusaha tersebut begitu saja memberikan uangnya tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan, yang pasti menguntungkan si pengusaha tersebut, semisal jika presiden yang didanainya menang maka harus mengcover kepentingan pengusaha tersebut dalam kebijakan-kebijakannya, wajar saja jika presiden hasil pemilu langsung lebih terkesan pro Asing, pro Pemodal besar dalam kebijakan-kebijakan ekonominya.

Presiden hasil pemilu kapitaslistik seperti ini, dia tidak berdaulat dalam kapasitasya untuk mengambil kebijakan karena intervensi kesepakatan-kesepakatan tadi, maka kesejahteraan rakyat hanya menjadi omong kosong sepanjang sejarah.

Sampai disini kita semua faham, bahwa demokrasi Pancasila sudah beralih menjadi demokrasi Liberal dan perwujudan demokrasi musyawarah-mufakat telah berubah menjadi pemilu kapitalistik dimana pemodal adalah penguasa sesungguhnya, kedaulatan seorang pemimpin bisa dibeli dan ketika itu terjadi maka jangan pernah bertanya kepadanya tentang keadilan ataupun kesejahteraan rakyat.

Baca Juga  Ngaku Berpangkat AKBP 6 Diantara Oknum BNN Gadungan Diringkus

Saya sepakat dengan HOS Cokroaminoto, beliau berpandangan bahwa Kapitalismelah yang sejatinya melahirkan imperialisme dan penjajahan, orientasi dari persaingan yang hanya mengejar keuntungan menyebabkan hanya yang kuat secara modal lah yang berkuasa sedangkan yang lemah pada akhirnya dijajah.

Berkaca pada kondisi Indonesia kekinian, jika kita sebagai kaum muda tidak segera sadar bahwa ternyata negara belum merdeka, bawa demokrasi kapitalistiklah penyebabnya. Jika kita tidak segera _move on_ dan malah ikut menenggelamkan diri dalam sistem demokrasi kapitalistik maka bersiaplah untuk menerima perihnya penjajahan.

Penulis: Arif Hidayat
Pimpinan Wilayah Perisai Jakarta Raya

print

Iklan pt bukit asam Iklan Visit Banten Iklan Caleg Banten Dapil Lebak Iklan SOAK

Berita Populer

To Top