Leaderboard
Berita Utama

Terindikasi Peti Eskan Kasus Korupsi, Kajati Sumut Diminta Copot Kajari dan Kasi Intel

Terindikasi Peti Eskan Kasus Korupsi, Kajati Sumut Diminta Copot Kajari dan Kasi Intel

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan sesuai pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan perkara tindak pidana korupsi, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Namun, sepertinya hal tersebut masih jauh panggang dari api.

Bagaimana tidak, seperti yang dilontarkan Koordinator Aksi Forum Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan (Formada Tabagsel), Junaidi Siagian dalam orasinya di depan Kantor Kejati Sumut, Jumat (7/9/2018) di Jalan AH. Nasution Medan.

Junaidi mengungkapkan, saat ini Kejaksaan Negeri Gunung Tua di Kabupaten Paluta sedang menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh dr. Amalom Sitorus sewaktu menjabat Direktur RSUD Gunung Tua di Kabupaten Paluta pada tahun 2016.

Namun, hingga kini kasus tersebut tidak ada kejelasan, malahan terkesan sengaja dipeti eskan.

“Sudah kami lakukan kroscek, dengan cara langsung mempertanyakan sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan pihak Kejari Gunung Tua. Dan berkali-kali juga pihak kejaksaan mengatakan masih saja tahap penyelidikan”, ujarnya kesal.

Sambungnya, setiap kasus korupsi yang ditangani Kejari Gunung Tua, bilang Junaidi, sudah lamban juga terkesan bahwa keberadaan Kejaksaan ini hanya sebagai pelengkap birokrasi yang hanya menghambur-hamburkan anggaran negara, yang sejauh ini masih tumpul dalam menegakkan hukum di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dijelaskannya, ada beberapa kasus dugaan korupsi pada tahun 2016 yang diduga aktor pelakunya adalah dr. Amalon Sitorus antara lain, Pengadaan perangkat sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dengan pagu anggaran Rp 483.410.500.

Ada juga terkait pengadaan sumur bor di RSUD Gunung Tua di tahun yang sama dengan anggaran senilai Rp 385 juta.

Selanjutnya, pengadaan yang diduga dikorupsi, alat kesehatan (Alkes) mesin anestesi di RSUD Gunung Tua di tahun 2016 dengan anggaran Rp 750 juta.

Baca Juga  Poldasu Grebek Pembuatan SIM Palsu

Terkait temuan itu, hal ini sudah dilaporkan ke Kejagung RI di Jakarta. Namun, pihak Kejagung merekomendasikan agar temuan tersebut dilaporkan kepada Kejari Gunung Tua di Kabupaten Paluta. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut, pada tanggal 17 November 2017 dengan Nomor Surat : 002/DPW LSM-LEMKIRA XI/XI/2017 dengan lampiran 1 berkas atas nama pelapor Dewi Sartika Siregar.

“Anehnya, semenjak dilaporkan, kasus tersebut ke Kejari Gunung Tua hingga saat ini belum juga menemukan hasil sebagaimana diharapkan. Bahkan diduga telah terjadi ‘pembiaran’ untuk sengaja dipeti-eskan,” cetusnya.

Dengan itu, lanjut Junaidi, kami dari Formada-Tabagsel meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bambang Sugeng Rukmono agar mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Tua dan Kasi Intel dari jabatannya.

Serta secepatnya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh dr. Amalon Sitorus saat menjabat Dirut RSUD Gunung Tua di Kabupaten Paluta pada tahun 2016 itu diselesaikan.

“Evaluasi segera kinerja Kajari dan Kasi Intel, karena dinilai gagal dalam memberantas pelaku korupsi serta tangkap dan adili dr. Amalon Sitorus pelaku dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Gunung Tua di Kabupaten Paluta”, tandas Junaidi tegas.

Staff Humas Kejati Sumut, Yos Gernold Tarigan saat menyikapi massa Formada-Tabagsel berunjuk rasa mengatakan, “Akan segera kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti tuntutan dari rekan-rekan.”

“Segera akan kita ajukan ke pimpinan”, cetus jaksa intel itu.

Penulis: Lubis.
Editor: Dny.

print

Iklan Banunanda Nias Iklan Aceh

Berita Populer

To Top