Leaderboard
Lampung

Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi di Kab. Lambar

Pengadaan Barang dan Jasa

LAMPUNG BARAT, IGLOBALNEWS.CO.ID – Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi “Lahan Basah” tindak Pidana Korupsi. Hampir 80% (persen) kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.

Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiawa Hukum Indonesia (DPP PERMAHI) M. Andrean Saefudin, mengungkap celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kamis (13/9/2018).

“Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu. Setidaknya, ada beberapa dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek.

Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.

M. Andrean mengatakan, spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar.

Ke-2 (dua), dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan.

Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS.

print

Laman: 1 2

Iklan Banunanda Nias Iklan Aceh

Berita Populer

To Top