Leaderboard
Banyuwangi

Sanksi Keterlambatan APBDes Masih Diusulkan Dalam Bentuk Draft

Keterlambatan APBDes

BANYUWANGI, IGLOBALNEWS.CO.ID – Berkenaan dengan keterlambatan APBDes sudah kita antisipasi dengan sanksi, jadi untuk keterlambatan APBDes ini kami usulkan ada sanksi, tegas A.Faishol NS (Kabid DPM dan Desa Kabupaten Banyuwangi) dikantornya, Senin (9/7/2018).

Kemudian jelas A. Faishol NS, APBDes itu kan paling lambat per 31 Desember, yang mana sanksinya itu nanti dalam bentuk pengurangan bantuannya yang tentunya nanti diatur di Perbup dan sanksinya ini masih diusulkan dalam bentuk draft serta masih kita rumuskan.

Sanksi keterlambatan APBDes ini kami cenderung pada angka 2% (persen) perbulan, jadi kalau nanti terlambat hingga pada Bulan Januari bantuannya dipotong 2% (persen), kalau sampai terlambat sampai pada Bulan Februari bantuannya dikurangi 4% (persen) dan uangnya nanti kembali ke kas daerah.

Tambah A. Faishol NS, “sebelum tahun anggaran secara prosedur kita sudah mengingatkan kedesa-desa itu untuk menyelesaikan APBDesnya dan sebenarnya permasalahan itu hanya melulu di desa, dari rentetan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepemerintah desa ini ada mekanisme yang kadangkala memang terlambat, sebagai contoh untuk penetapan besaran DD kita harus menunggu APBN, alokasi untuk Banyuwangi berapa?, terus untuk Alokasi Dana Desa kita harus menunggu paling tidak APBD Kabupaten kapan penetapannya.

Foto Kabid DPM & Desa Kabupaten Banyuwangi (A. Faishol NS), dikantornya

Photo Kabid DPM dan Desa Kabupaten Banyuwangi (A. Faishol NS), dikantornya

Nah padahal mestinya didalam proses penyusunan ini desa kan bisa membuat asumsi bantuan yang akan diturunkan, itu bisa merumuskan atau membuat patokan pada tahun anggaran berjalan, misalkan desa itu untuk ADDnya tahun ini mendapatkan Rp 800 juta, ya desa itu menganggarkan perencanaannya itu sebesar Rp 800 juta tidak harus menunggu pagu indikatifnya, karena mestinya pada pada Bulan Juli ini sudah harus kita buat.

Baca Juga  Warga Protes Tower Seluler, Tidak Berizin Dan Minim Sosialisasi

Pada Bulan Juli ini kita sudah pemberitahuan kepada desa, nah desa ini mestinya sudah mulai merancang, namanya pagu indikatif itu tidak mungkin sama persis dengan besaran yang desa terima, nah proses inilah yang membuat keengganan desa untuk bekerja dua kali untuk melakukan perubahan APBDes dan sebagainya, sehingga ada kecenderungan desa itu didalam menyusun APBDes menunggu pagu indikatif yang betul-betul fix.

Ketika meminta pagu indikatif fix berarti kita harus menunggu APBN diundangkan, menunggu APBD daerah diundangkan, baru kita bisa mengeluarkan pagu indikatif alokasi dana masing-masing desa, pungkas A. Faishol NS.

Penulis: Mtf/MS
Editor: Aj

print

Iklan Caleg Banten Dapil Lebak Iklan Banunanda Nias

Berita Populer

To Top