Leaderboard
Berita Utama

Kejari Gunungsitoli Diminta Lakukan Penahanan Kepada Tersangka Korupsi di Dishub dan Informatika Nias Utara

Kejari Gunungsitoli

NIAS UTARA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Sangat disayangkan lemahnya penengakkan hukum di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli kepada pelaku yang diduga telah melakukan korupsi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika bersama Penyediaan Jasa.

Pada tanggal 29 April 2016 Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (DPK – LAKRI) Nias utara telah menyampaikan laporan pengaduan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli perihal dugaan korupsi pada pembangunan tambatan perahu/Jetty (DAK + DAU Rp 1.667.252.000) tahun anggaran 2015.

Pada laporan tersebut proses penyelidikan telah berjalan dengan baik. Sehingga hasil dari pada pemeriksaan dari pihak Kejari Gunungsitoli terbukti bahwa terlapor dalam hal ini oknum dari pihak Dinas Perhubungan dan pihak penyediaan jasa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indinesia (BPK RI) melakukan Audit dan pemeriksaan di pembangunan tambatan perahu/Jetty berlokasi di Kampung Helera Kecamatan Tuhemberua Pada tanggal 1 September 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, dokumen pembayaran dan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan perhitungan RAP sebesar Rp 345.875.975, dan hal ini Dinas Perhubungan bersama penyediaan jasa telah mengembalikan uang tersebut di Kas Daerah Kabupaten Nias Utara.

Sehubungan dengan itu apa yang sudah dilaporkan oleh DPK LAKRI Nias Utara sebelum turun pemeriksaan dari pihak BPK RI telah terbukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan yang kerja sama dengan penyediaan jasa atau kontraktor.

Yulianus Harefa, Ketua DPK LAKRI Nias Utara meminta kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar segera melakukan penahanan kepada tersangka pelaku tindak pidana korupsi di pembangunan tambatan perahu/Jetty di Helera Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Baca Juga  Kelompok Tani Siona Panen Perdana, Wakil Bupati Nias: "Hasil Produksi Harus Ditingkatkan"

“Jangan ada yang dianaktirikan dalam penegakkan hukum kepada oknum pelaku korupsi. Karena kasus ini sama halnya yang terjadi di kabupaten/kota yang bertetangga dengan Kabupaten Nias Utara, juga yang terjadi kepada beberapa mantan anggota DPR Provinsi Sumatera utara yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi dan tetap dilakukan penahanan kepada oknum tersangka ‘tidak ada bedanya’,” ujar Harefa.

Lanjut ia, “Ada apa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tidak menetapkan tersangka?”

“Apakah ada perbedaan penerapan penegakkan hukum di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli ? Padahal telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik dari pihak Dinas Perhubungan Nias utara juga oknum penyediaan jasa,” bebernya.

“Buktinya uang hasil korupsi dimaksud sudah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Nias Utara sebesar Rp 345.875.975,” ujarnya.

Sambung Yulianus, bila hal ini tidak dihiraukan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan penahanan kepada yang diduga tersangka indikasi korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama maka ia (Yulianus Harefa) siap menempuh secara jalur hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

Bahkan Yulianus Harefa mengancam akan menurunkan massa untuk menyuarakan dan mempertanyakan alasan apa kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tidak melakukan penahanan kepada oknum yang terduga korupsi di Dinas perhubungan Nias Utara.

“Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diduga kuat telah membiarkan dan melindungi serta memelihara oknum – oknum pelaku tindak pidana korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias utara bersama Rekanan di pembangunan Tambatan perahu,” ujarnya.

Lanjutnya, terjadinya peluang kepada rekanan untuk melakukan korupsi disebabkan karena lemahnya Direksi Pengawasan dan PPK di lapangan pekerjaan bahkan diduga kuat telah terjadi kerja sama antar pihak PPK serta pengawas kepada pihak penyediaan jasa.

Hasil konfirmasi kepada Yus Iman Harefa pada tanggal 15 Pebruri 2018, meminta agar kasus tambatan perahu ini jangan diperpanjang lagi.

Baca Juga  TRC PA KOTA GUNUNGSITOLI BAGIKAN PAKAIAN SEKOLAH KEPADA SISWA SD SECARA GRATIS

“Saya salah tanggung karena Kepala Dinas Perhubungan Nias utara bersama Istrinya dan ada lagi teman mereka orang lain telah berkunjung ke rumah sambil menangis – nangis untuk meminta tolong agar kasus di tambatan perahu diberhentikan karena dia dalam keadaan sakit darah tinggi, ianya tidak mampu lagi menerima bila hal ini ditindaklanjuti,” akata Yus Iman Harefa.

“Bisakah alasan demikian untuk mengkelabui hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini? Dan bisakah menjadi alasan kepada pihak penegak hukum untuk tidak melaksanakan hukum yang semestinya kepada pelaku
koruptor hanya dengan sebatas ungkapan kata – kata atau minta tolong?” Yulianus membeberkan.

Penulis: Bz.
Editor: Dani.

Leaderboard

Berita Populer

To Top