Leaderboard
Aceh

Husaini Pertanyakan Dasar Penetapan DPO

Husaini

BANDA ACEH, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kepala kejaksaan Negeri Lhokseumawe menetapkan H. Husaini Setiawan dalam daftar pencarian orang (DPO) hal itu melalui putusan mahkamah agung nomor 434/PID.SUS/2013 tanggal 25 Januari 2016, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

Husaini, menurut kejaksaan Lhoksemawe melanggar pasa 3 JO. Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah UU RI no 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi JO. Pasal 55 (1) ke satu KUHP. Dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada dinas kesehatan Lhokseumawe, demikian sesuai surat yang ditanda tangani oleh Ali Akbar selaku kepala Kejaksaan Lhokseumawe.

Menanggapi hal tersebut, Husaini mengaku terkejut ketika mendengar putusan Mahkamah Agung yang menetapkan sebagai DPO, padahal dirinya sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan dinyatakan bebas.

“Ini penzaliman bagi saya, ini kasus Alkes tahun 2011, kemudian tahun 2014 saya dibebaskan murni karena tidak terbukti, kenapa tiba-tiba sekarang ini saya jadi DPO, inikan aneh dan semacam ada permainan,” ujarnya Sabtu 7 Juli
2018.

Hal itu sesuai dengan petikan nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA mengadili: Menyatakan terdakwa H. Husaini Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum tersebut serta membebaskan terdakwa.

print

Laman: 1 2

Iklan Caleg Banten Dapil Lebak Iklan Banunanda Nias

Berita Populer

To Top