Leaderboard
Hukum dan Kriminal

Adanya Keterlibatan Nanang, LIPAN : Desak Poldasu dan Kejatisu Buka Kembali Kasus Alkes Kumpulan Pane

Poldasu dan Kejatisu

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar yang membunuh anak bangsa secara perlahan. Korupsi itu membuat bangsa ini semakin terpuruk. Kemiskinan serta kesenjangan ekonomi akan terjadi, akibat dari ulah para koruptor yang mementingkan dompet pribadi.

Seperti halnya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes, kedokteran dan KB pada RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi, Sumatera Utara bersumber dari dana APBN tahun 2012.

Ketua LSM Lembaga Independent Peduli Aset Negara (LIPAN), Aki Sastra Siregar meminta penegak hukum di Sumut (Poldasu dan Kejatisu) jangan tebang pilih dalam menetapkan tersangka terhadap pelaku korupsi dan segera membuka kembali kasus dugaan korupsi alkes 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, bilang Aki, Negara dirugikan sebanyak Rp1.886.021.000 dan sudah ada tiga tersangka yang telah divonis pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Namun, keterlibatan ataupun diduga sebagai otak pelaku hingga kini belum diproses.

“Poldasu dan Kejatisu sebagai penegak hukum di Sumut yang dipercayai sekaligus penggebuk maling uang rakyat, harusnya lebih aktif. Penegak hukum itu tidak boleh membiarkan seorangpun pelaku korupsi selamat dari jeratan hukum, tidak terkecuali mantan Dirut RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi, dr Nanang Fitra Aulia”, ujar Aki kepada iGlobalNews baru-baru ini di Medan.

Berdasarkan fakta persidangan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2016, dengan Nomor Perkara : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN menyebutkan ada beberapa point keterlibatan ataupun diduga sebagai otak pelaku korupsi di RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi.

Diantaranya, pada halaman 52 disebutkan bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan ada pertemuan di ruangan Direktur RSUD H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi yang dihadiri oleh saksi Fadli Nasution selaku karyawan PT. Magnum Global Mandiri (perusahaan pemenang tender) yang juga selaku Direktur PT. Winatendo Bratasena, Ridwan Winata (alm), saksi Nanang Fitra Aulia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Edi Saputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Rudianto selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Muhammad Siddik Lubis selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Baca Juga  Eko Subowo: Ajak Masyarakat Sumut Budayakan Gaya Hidup Sehat

Selain itu, lanjut aki, bahwa saksi Edi Saputra dalam penyusunan dan penetapan HPS yang mencantumkan Merk barang dilakukan dengan maksud dan tujuan adalah mengarahkan kepada salah satu merk tertentu yang bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada halaman 51, dikatakannya lagi, pada tanggal 01 Agustus 2012, saksi Edi Saputra menyusun HPS diketahui oleh Direktur RSUD Kumpulan Pane Tebing, dr Nanang Fitra Aulia.

“Dalam penyusunan HPS itu, saksi Edi Saputra langsung menuangkan spesifikasi teknis yang diperoleh dari distributor alkes yang telah ditetapkan oleh dr Nanang Fitra Aulia selaku Kuasa Pengguna Anggaran”, ungkap aktivis PMII.

print

Laman: 1 2

Iklan Caleg Banten Dapil Lebak Iklan Banunanda Nias

Berita Populer

To Top