Leaderboard
Jakarta

Haji Uma Minta PT. Barata Indonesia Segera Selesaikan Kewajiban kepada Pihak Rekanan.

PT. Barata Indonesia

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – H. Sudirman atau Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh turut menanggapi masalah penyelesaian kewajiban pembayaran upah oleh perusahaan BUMN, PT. Barata Indonesia (subkon PT. JGC Indonesia) kepada PT. Rakan Sejahtera Utama, sebagai pihak rekanan dalam pengerjaan proyek pembangunan tangki di PT Medco E&P Malaka Blok A di Aceh Timur.

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada sejumlah media, Sabtu, (9/6/2018), senator asal Aceh ini menyanyangkan terjadinya masalah ini, apalagi PT. Barata Indonesia merupakan sebuah perusahaan BUMN. Munculnya persoalan ini menambah deretan masalah baru dan menjadi konflik dalam proses pembangunan konstruksi di PT Medco E&P Malaka Blok A di Aceh Timur.

“Kita meminta agar PT. Barata Indonesia segera mungkin melunasi kewajibannya kepada pihak rekanan. Apalagi pengerjaan proyek tersebut telah lama rampung pada Oktober 2017. Segala hal yang berkaitan dengan hak rekanan segera diselesaikan”, ujar Haji Uma.

Haji Uma mengungkapkan bahwa sebelumnya, persoalan hampir serupa juga pernah mencuat dan menjadi konflik antara para pekerja dan masyarakat sekitar lokasi dengan pihak Subcont lainnya. Jadi sangat tidak diharapkan masalah yang hampir serupa terus bermunculan karena berpotensi menjadi konflik baru dalam proses pembangunan PT Medco E&P Malaka Blok A.

Selanjutnya, Haji Uma meminta kepada PT. JGC Indonesia selalu maincont proyek pembangunan PT. Medco E&P Malaka Blok A di Aceh Timur agar mengupayakan solusi bagi penyelesaian masalah tersebut.

“PT. JGC Indonesia harus mengupayakan agar masalah ini dapat diselesaikan segera mungkin, karena ini berdampak terhadap hak para pekerja lokal di PT. Rakan Sejahtera Utama. Apalagi dalam waktu dekat ini masyarakat di Aceh akan menyambut hari raya Idul Fitri”, desak Haji Uma.

Baca Juga  Selama 3 Jam, Presiden Jokowi dan Keluarga Nikmati Liburan di Kebun Binatang Ragunan

Menurut Haji Uma, sesuai dengan bidang kerja Komite II DPD RI, maka dirinya akan mengawasi perkembangan masalah ini karena menyangkut pemenuhan hak pekerja lokal di pihak rekanan dari PT. Barata Indonesia.

Apabila masalah ini terus berlarut tanpa adanya penyelesaian, maka tidak tertutup kemungkinan dirinya melaporkan masalah ini kepada menteri BUMN serta menteri ESDM.

Reporter : Ikhsan
Editor: Aj

print

Iklan Banunanda Nias

Berita Populer

To Top