Leaderboard Iklan HUT RI iglobalNews
Berita Utama

Berdalih Eselon V Masih Kosong, Kakanwil BPN Sumut Lantik Tahanan Tipikor dan Eks Napi Jadi Pejabat

Eks Napi Jadi Pejabat

MEDAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Menjadi negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, sepertinya merupakan mimpi besar bagi Indonesia. Padahal, korupsi sangat menyengsarakan semua pihak, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo upaya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) saat ini lagi gencar-gencarnya bahkan sampai menghukum berat pelaku korupsi.

Hal itu juga merupakan salah satu agenda prioritas yang dilakukan. Seperti yang tercantum dalam sila ke-4 Nawacita yang berbunyi, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Namun pelaksanaannya, berbanding terbalik. Seperti yang dilakukan oleh oknum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara yang mempromosikan dan melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam status narapidana (tahanan) dan eks narapidana.

Kedua oknum ASN tersebut adalah Mansyuria Dachi (staf BPN Deliserdang) yang saat ini sedang menjalani tahanan tipikor di Lapas Lubuk Pakam dilantik menjadi pejabat struktural Eselon V (Kaur Keuangan) di BPN Nias.

Selanjutnya, R Jojor Sitorus yang merupakan eks narapidana kasus korupsi pada dana Prona tahun 2008 bersama mantan Kakanwil Provinsi Sumatera Utara, Ir Horasma Sitanggang yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp 2.319.770.360 dipromosikan dan dilantik menjadi Kasubsi Peralihan pada BPN Kabupaten Serdangbedagai.

Selain itu, pensiunan pegawai BPN Provinsi Sumatera Utara, M Syarifuddin kepada iGlobalNews, Minggu (3/6/2018) mengatakan, Bambang Priono selaku Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara juga mempromosikan dan melantik keponakan kandungnya, Abdul Rahman Irianto menjadi pejabat struktural Eselon IV (Kasi dibidang I) pada BPN Provinsi Sumatera Utara.

“Keponakannya itu masih golongan III/b, seharusnya golongan III/d yang menduduki jabatan struktural Eselon IV di BPN Sumut”, jelas pria yang usianya sudah mencapai 65 tahun, namun masih semangat untuk membongkar perilaku oknum BPN yang melakukan korupsi.

Baca Juga  Pj Gubernur Sumut Optimis 2019 Tetap Stabil Secara Politik dan Ekonomi

Syarifuddin yang lekat dengan sapaan Anden juga mengungkapkan, KKN secara terang-terangan juga dilakukan Kakanwil Bambang Priono terhadap pejabat kepercayaannya Hiskia Simarmata yang merupakan Kepala BPN Deliserdang, dengan membiarkan Niko Simarmata adik kandungnya tetap berada satu kantor di BPN Deliserdang.

“Niko Simarmata itu koordinator bagian pengukuran di BPN Deliserdang. Kalau sudah satu kantor dan mempunyai jabatan, tau sendiri la”, cetusnya

Menurut Anden, kebijakan Kakanwil itu jelas telah melanggar etika, integritas, moralitas dan tidak mempedomani Peraturan Perundang-Undangan diantaranya, Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN. UU RI No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN. UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3. UU RI No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 69 (2) dan (3) serta pasal 73 (7). PP RI No. 11/2017 tentang Majemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 247, 248, 249, 250, 251 dan 252. Dan Surat Edaran Menpan No. SE/03/M.PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007 tentang perlakuan Terhadap Pejabat yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Lanjutnya, diharapkan kepada penegak hukum agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi maupun pungli yang ada di BPN Provinsi Sumatera Utara.

“Dalam waktu dekat ini, saya akan melaporkan kasus ini ke Presiden, Menpan, Menteri Agraria, Jaksa Agung dan Kapolri”, ujarnya mengakhiri.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Bambang Priono SH MH saat dikonfirmasi melalui via Whattshap, Minggu (3/6) kepada wartawan mengaku melakukan promosi jabatan karena minimnya SDM yang menguasai kemampuan sesuai bidangnya.

Emang ada ketentuan yang melarang? Setelah saya pelajari dan adanya kekurangan SDM yang ada di Sumut tidak ada yang dilanggar, sebagai info saja masih ada pejabat Eselon V sebanyak 115 yang masih kosong karena terkait SDM yang ada di Sumut tidak mencukupi,” dalihnya membela diri.

Baca Juga  Menelantarkan Anak dan Istri, RHB Digoyang OMMBAK

Dikatakannya lagi, justru menurut Bambang tidak ada yang melarangnya, bila mantan narapidana menjadi pejabat struktural meski secara moral banyak yang menentangnya.

“Saya mau tanya, mantan napi apakah tidak boleh menjabat? Wong mantan napi aja ada kan yang jadi anggota DPR, DPRD maupun Bupati/Walikota?,” ucap Bambang merasa tidak bersalah.

Penulis: Lubis.
Editor: Dani.

Iklan Banunanda Nias Iklan HUT RI Aceh Kabupten Pidie
Iklan HUT RI Aceh Kabupten Pidie Iklan HUT RI Pemkab Nias

Berita Populer

To Top