Leaderboard Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
Berita Utama

3 Dewan Hanura Banten Dipecat Tanpa Dasar Kuat, Rano Alfath akan Buka Laporan Polisi

Dewan Hanura

TANGERANG, IGLOBANEWS.CO.ID – Terkait dengan SK Pemberhentian Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA) DPRD Banten, Eli Mulyadi yang telah terbit serta tayang Pemberitaan, Senin (02/4/2018) di beberapa media cetak dan online menjadi polemik di tubuh Kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Banten.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Banten, Mohammad Rano Alfath yang termasuk dari 3 (tiga) nama anggota Partai Hanura yang tercatat akan diberhentikan dan terkena Pergantian Antar Waktu (PAW) di Parlemen Provinsi Banten mengatakan, “Silahkan saja proses apa yang diinginkan dan dikehendaki Pak
Jajuli dan kawan-kawan di Partai. Tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika tidak, tentunya ada dampak hukum kemudian,” katanya saat dikonfirmasi wartawan online Iglobalnews.co.id, Selasa (03/4/2018).

“Apapun yang dilakukan DPD Partai Hanura Provinsi Banten Kubu OSO, sambung Rano menilai, merupakan suatu bentuk kepanikan,“ katanya.

“Kepemimpinan Pak Subadri, dan Pak Jajuli di Hanura Banten dengan posisi panik. Seharusnya, mesti jaga kondusifitas jelang Pileg. Jika terjadi seperti ini, Pileg akan sulit nantinya Partai Hanura bisa bersaing,” terangnya yang juga menjabat Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten itu.

Rano Alfath menambahkan, “Sebab saat ini PTUN sudah mengeluarkan Putusan Sela dengan diberlakukannya SK lama di kepemimpinan OSO sebagai ketua umum dan Sudding sebagai Sekjen Partai Hanura.”

“Kami (bertiga-red), tidak ada selisih paham dengan Partai Hanura sendiri sebagai kendaraan partai, karena kami masih mengantongi SK lama yang dikeluarkan dari Kemenkumham yang menyatakan Pak OSO sebagai Ketum dan Pak Sudding sebagai Sekjen di Partai Hanura,” jelasnya saat memberikan keterangan tentang polemik yang terjadi di tubuh DPD Partai Hanura Provinsi Banten., Selasa, (03/4/2018).

Baca Juga  Ableh Kandang: Mahasiswa Harus Jeli dan Tidak Mudah Diprovokasi

Lanjutnya, “Jadi DPD Hanura Banten Pak Eli Mulyadi sebagai ketua, dan saya sebagai sekretaris, berdasarkan Keputusan PTUN yang dikeluarkan dalam “Putusan Sela” kembali ke SK lama dari Kemenkumham yang berlaku secara otomatis. Sedangkan Pak Subadri, dan kawan-kawan adalah SK DPD Hanura Banten yang dibatalkan PTUN, seharusnya tidak berlaku.”

“Menurut hemat saya itu, suatu tindakan yang akan sia-sia nanti,” pungkasnya.

Kenapa kebijakan itu pada prinsipnya akan menjadi sia-sia, karena dirinya tidak akan tinggal diam dalam perilaku kepengurusan DPD Hanura Banten kubu OSO dengan
kepemimpinan Subadri dan kawan-kawan.

Jika hal itu menimpanya, dia juga tak segan bertindak untuk mengambil langkah hukum, apabila itu tidak benar tanpa dasar kuat, dan termasuk pencemaran nama baik kepada dirinya.

Sebelumnya, diketahui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Banten kubu OSO mengusulkan Pemecatan dari keanggotaan Partai, dan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 3 (tiga) anggota Fraksi Partai Hanura yang duduk di Kursi Parlemen DPRD Provinsi Banten.

Peliput: Tim Korwil

print
Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali

Berita Populer

Iklan Hari Kesehatan Nasional Pemkab Morowali
To Top