Leaderboard
Berita Utama

Pernyataan Ketua KPK Soal Tersangka Pilkada Bikin Parpol Galau

Pernyataan Ketua KPK Soal Tersangka Pilkada Bikin Parpol Galau

JAKARTA, IGLOBALNEWS.CO.ID – Pelbagai kalangan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar secepatnya menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2018 terindikasi korupsi.

Permintaan tersebut lantaran Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan KPK bakal menetapkan banyak calon kepala daerah petahana yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi.

Foto: Ketua KPK, Agus Rahardjo

Foto: Ketua KPK, Agus Rahardjo

“Pernyataan Agus merupakan informasi yang menghadirkan ketidakpastian,” ungkap Lulu Muhammad pengamat pegiat antikorupsi.

Ketidakpastian itu meliputi berapa jumlah calon kepala daerah, siapa saja mereka dan kapan dijadikan tersangka.

“Ketidakpastian itu berpotensi memicu kegaduhan,” lanjut Lulu.

Bahkan Lulu muhammad menilai ketidakpastian itu bisa saja dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang petahana melalui kampanye hitam.

Karena itu, Lulu menilai Agus memberikan informasi yang sebetulnya belum layak disampaikan ke publik.

Padahal, dalam perkara korupsi, informasi layak disampaikan ketika seseorang benar-benar sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

“Bila sudah menemukan dua alat bukti, KPK semestinya segera menetapkan dan mengumumkan seseorang sebagai tersangka, tanpa sesumbar dan berkoar-koar terlebih dahulu,” tutur Lulu, menyebut bila bukti sudah sempurna, mengapa harus menunda menetapkan seseorang sebagai tersangka?

Menurut Lulu, KPK beda dengan Polri.

Polri bisa menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada sampai rampung.

Sedangkan KPK melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi, bahkan menetapkan sejumlah calon kepala daerah yang terbukti korupsi sebagai tersangka.

Pertanyaannya, bila bukti kuat, kenapa KPK tidak menepatkan sebagai tersangka,” tanya Lulu lagi.

Agus, tambah Lulu, mungkin lupa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang itu mengatur informasi yang tak layak disampaikan bila informasi itu berpotensi menghambat penyidikan dan penuntutan.

Baca Juga  Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Kemenkumham Bisa Dilihat di Situs Ini

Itu artinya ada informasi yang dikecualikan,” jelas Lulu. Dia jugs menilai Informasi yang disampaikan Agus berpotensi menghambat penyidikan dan penuntutan, sehingga bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, tidak layak diumbar ke hadapan publik.

“Pengabaian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi itulah yang membuat kita mengkritik Agus,” jelas Lulu

Lebih gusar pastinya partai-partai politik. Parpol tentu tidak mendukung dan mengusung tersangka.

“Wajar mereka gusar bila calon yang mereka usung ditetapkan sebagai tersangka di tengah jalan,” tambah Lulu.

Peliput: Marozi

print

Iklan Banunanda Nias Iklan Aceh

Berita Populer

To Top