Leaderboard
Berita Utama

Kasus KPUD Nias Utara Tahun 2010 di Kajari Gunungsitoli Berbau Busuk

NIAS, IGLOBALNEWS.CO.ID – Kasus dugaan indikasi korupsi KPUD Nias Utara 2010 di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli “Bau busuk”, sehingga membuat mual bahkan keresahan masyarakat banyak atas proses penyelidikan yang sangat lamban oleh Kejari Gunungsitoli.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kepulauan Nias (DPD LSM KPK Nusantara) Yulianus Harefa mengatakan kepada iGlobalNews, Selasa, (13/03/2018) di kantornya.

Pada tanggal 25 Oktober 2013 Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Independent  Pemantau Anggaran Negara (DPC LDM-LIPAN) menyampaikan laporan pengaduan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan hal kasus dugaan korupsi dana hibah KPUD nias utara dengan anggaran Rp 5,08 miliar pada tahun anggaran 2010.

Pada kasus tersebut, diduga terjadi ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di KPUD Kabupaten Nias Utara atas penggunaan dana hibah 2010.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (4).

Sehingga terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah dan bermuara pada unsur korupsi.

Kasus ini yang sebenarnya sudah lama tercuat di beberapa media yang tidak boleh dirahasiakan lagi atau ditutup-tutupi tentang dana hibah di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias Utara sebesar Rp 5,08 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Emanuel Zebus (Ketua) dan Obadi Hulu (Sekretaris) sebagai Pengguna Anggaran pada saat itu.

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2011 oleh Tornanda Syaifullah sebagai penanggung jawab pemeriksaan akuntan, terlihat bahwa dana hibah di KPUD Nias Utara belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Bahkan tidak ditemukan bukti-bukti pada pemakaian dana hibah itu, dan hal ini tidak ada tawar menawar harus ditanggapi serius.

Baca Juga  Pembahasan KUA-PPAS APBD Nias Utara Diduga Ajang Politik

Pada naskah perjanjian, KPUD wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pengguna hibah selambat-lambatnya dua bulan setelah seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pilkada selesai.

Sementara pada saat itu, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nias Utara merupakan kegiatan akhir KPUD yang terlaksana pada tanggal 12 April 2011.

Akan tetapi, sampai berakhirnya pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 12 Agustus 2011 dari pihak KPUD masih belum menyampaikan pertanggungjawaban kepada bendahara PPKD atau kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Yulianus Harefa mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar kasus dugaan korupsi di KPUD Kabupaten Nias Utara yang sudah dilaporkan pada beberapa tahun yang lalu segera dituntaskan,. Jangan sampai ada asumsi masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah tutup mata dalam kasus tersebut.

Tambahnya semua saksi dalam kasus ini mulai dari camat, PPK, PPS se-Kabupaten Nias Utara telah dimintai keterangannya. Tentu tidak ada alasan lagi yang dibuat-buat oleh kejaksaan untuk menentapkan siapa yang menjadi
tersangka.

“Di mana ketegasan hukum di NKRI ini?” ujar Yulianus.

Ketika media mengkonfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diterima oleh Yus Iman Harefa di ruang kerjanya. Dia berdalih bahwa hasil keterangan dari seluruh saksi atau berkas telah diekspos kepada pihak BPK Pusat. Tinggal waktu yang menentukan.

Yus Iman menjelaskan bahwa terlambatnya hasil dari BPK Pusat karena terkendala dalam anggaran.

“Sabar, anggaran BPK belum ada sehingga menjadi hambatan,” katanya mengakhiri.

Peliput: Bz.

print

Iklan Banunanda Nias Iklan Aceh

Berita Populer

To Top