Leaderboard
Tangerang

Abdul Hamim Jauzie: Pandangan Hukum Singkat LBH Keadilan Atas Pembangunan Fly Over Oleh PT. Jaya Real Property

TANGERANG SELATAN, IGLOBALNEWS.CO.ID – Berikut ini pandangan singkat LBH Keadilan atas pembangunan Fly Over di Jl H Biru RT. 004/ 004 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren. Pembangunan fly over itu diduga kuat melanggar sejumlah ketentuan. Tidak ada konstruski hukum apapun yang bisa digunakan pengembang dan juga Pemkot Tangerang Selatan untuk membangun fly over yang hanya untuk mengakomodir kepentingan korporasi.

Jika merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka apa yang dilakukan pengembang tidak bisa termasuk dalam kategori “pemanfaatan”. Hal ini mengingat “pemanfaatan” mensyaratkan barang milik daerah yang dimanfaatkan itu merupakan barang yang tidak dipakai. Jalan yang kemudian diatasnya dibanguun fly over itu jelas, jalan umum yang masih terpakai.

Nah, menurut Pasal 80 Permendagri, bentuk pemanfaatan barang milik daerahitu terdiri dari sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Pembangunan fly over itu tidak bisa masuk ke salah satu itu.

Jika konstruksinya sewa, maka sewa mensyaratkan bahwa barang yang disewa itu belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini jelas diatur dalam Pasal 112 Permendagri.

Jika konstruskinya pinjam pakai, juga demikian. Mensyaratkan bahwa barang bahwa barang yang disewa itu belum/tidak dilakukan penggunaan. Dan yang perlu diingat, menurut Pasal 153 Permendagri, hanya bisa dilakukan antar G to G, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daearah. Swasta jelas tidak dimungkinkan melakukan pinjam pakai barang milik daerah.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) juga tidak bisa menjadi pijakan hukum pembangunan fly over tersebut. Karena yang dilakukan adalah bukan pemanfaatan, tetapi mengalihfungsian. Selain itu KSP  juga mensyaratkan adanya serah terima hasil yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Permendagri.

Baca Juga  Banjir di Ciputat Perlu Ditangani Serius Oleh Pemerintah Tangsel

Jika pembangunan fly over itu dikonstruksikan dengan “BangunGuna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG)” maka juga tidak relevan. Karena BSG/BGS merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu bangunan dan sarananya tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Atau seteleh mendirikan bangunan dan fasilitasnya kemudian diserahkan ke Pemerintah Daearh dan kemudian didayagunakan oleh pihak lain.

Praktik yang terjadi di Pondok Aren itu, mengambil tanah yang merupakan jalan umum dan kemudian di atasnya dibuatlah fly over. Jalan umumnya tidak lagi berfungsi. Jika dianggap BGS, lalu apa yang kaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah? Jalan umum dan fly over-nya?

Terakhir, pemanfaatan barang milik daerah adalah Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Mekanisme ini juga tidak bisa digunakan dalam pembangunan fly over di Pondok Aren itu. Pasal 249 Permendagri mensyaratkan KSPI dilakukan dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. fly over di Pondok Aren semata-mata kepentingan korporasi!

Dengan demikian, LBH Keadilan berpendapat pembangunan Fly over di Jl H Biru RT. 004/ 004 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren oleh PT. Jaya Real Property tidak memiliki dasar hukum apapun. Itu kegiatan illegal yang diduga dibiarkan atau justeru sebaliknya, didukung oleh pejabat publik di Tangerang Selatan. Kami meminta, agar pengembang dan Pemkot Tangerang Selatan memberikan penjelasan kepada publik.

Untuk diketahui, pembangunan fly over bagi LBH Keadilan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Permendagri.

Abdul Hamim Jauzie – Ketua Pengurus LBH Keadilan (HP. 08111463462)

Baca Juga  BPBD Kabupaten Tengerang Minta Tambah Armada

Abdul Hamim Jauzie: Atas persoalan implementasi Perda Bantuan Hukum, Wali Kota Tangsel berkomitmen menyampaikan kepada Kabag Hukum. Sementara perihal perosalan pengalihfungsian aset Pemkot Tangsel, Wali Kota Tangsel mengaku tidak tahu satu persatunya. Demikian juga persoalan tarif parkir. Selanjutnya LBH Keadilan dipersilahkan berkirim surat kepada Wali Kota dan nantinya seluruh persoalan akan dijawab oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan alasan karena banyak berkaitan dengan dinas-dinas.

Editor: Rara S

print

Iklan Banunanda Nias

Berita Populer

To Top