alterntif text
Tangerang

Lemahnya Pengawasan Proyek Jalan, di Tubuh Dinas BMSDA Kabupaten Tangerang

Proyek Jalan

Tangerang – iGlobalNews | Tindak Pidana Korupsi yang semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Program “Saber Pungli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT)”, tidak membuat getar serta takut para Oknum Pejabat maupun pengusaha untuk berbuat curang dan memperkaya diri. Perbuatan curang kerap terjadi dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam Infratruktur kegiatan Proyek fisik Pemerintah.

Seperti kegiatan fisik yang digelar serta dilaksanakan oleh Dinas Bina marga Dan Sumber Daya Air (BMSDA) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Kecurangan serta Penyelewengan dengan mengurangi Volume pekerjaan Proyek fisik jalan beton mungkin sudah mendarah daging bagi para Kontraktor Nakal yang sengaja mengambil keuntungan dari setiap kegiatan proyek fisik yang digelar Dinas BMSDA Kab.Tangerang.

Belum lagi, lemahnya Pengawasan pada saat Pelaksanaan kegiatan hingga Pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) oleh Tim PPHP yang dibentuk dan ditunjuk Dinas BMSDA, diketahui menjadi faktor utama sangat berpengaruhi bagi Pihak Rekanan (ketiga) mendapat Upah, yaitu dari hasil uji Beton yang memenuhi Kriteria Layak tidaknya Ukuran Volume Panjang, Lebar, dan Ketebalan Beton, serta Komposisi Beton yang sesuai dengan Spek dalam Rincian Anggaran Belanja RAB) di kegiatan proyek fisik yang digelar.

Contohnya, salah satu kegiatan yang sedang berlangsung di Belakang Pasar Curug Kp.Nagrog Desa Curug Wetan Kec. Curug yang berjudul “Lanjutan Peningkatan Jalan Curug – Binong (STA Belakang Pasar Curug)” dengan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 2.488.095.000 yang dikerjakan PT.GRIYA CEMERLANG SEJAHTERA yang beralamat Jalan Akper Satu No.3 Islamic Village Kelapa Dua Kab. Tangerang, yang diduga pengerjaannya tanpa ada Petugas dari Dinas BMSDA dan Konsultan Teknis, Proyek yang digelar dilokasi Ruas 2 belakang Pasar Curug.

Baca Juga  Pengawas Pabrik di Cikupa Di laporkan Ke Polisi

Ditambah lagi, Pelaksana Proyek yang tidak ada juga dilokasi, membuat daftar Panjang Kegiatan Proyek jalan tanpa Pengawasan, sehingga mengakibatkan Mandor dan para Pekerja saat pengecoran leluasa bekerja tanpa ada Arahan serta Petunjuk teknis dilapangan.

Banyaknya, Proyek jalan yang diduga tidak sesuai dengan Bestek dalam Spek RAB, dan Pengawasan Dinas BMSDA dari  PPTK, PELTEK, dan ASPEL serta KONSULTAN di beberapa Lokasi kegiatan yang sedang berlangsung memicu hasil pekerjaan terlihat asal-asalan saat pengerjaan.

Proyek jalan yang dianggarkan melalui APBD dan APBD-P Ta 2017 Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat minim Pengawasan dari pihak Dinas BMSDA Kab.Tangerang, membuat keprihatinan bagi masyarakat yang memperjuangkan pengajuan jalan tersebut melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari Tingkat RT s/d Tingkat Kecamatan.

Hal ini pula dikemukakan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Independen Pemantau Aset Negara dan Hak Asasi Manusia (LIPANHAM), Darussamin mengatakan,

” Ketidaktegasan dalam Pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas BMSDA, menjadi faktor utama pihak ketiga/rekanan saat pengerjaan beton asal jadi dan Asal-Asal yang penting cepat selesai dan tergelar” Ungkapnya saat dimintai keterangan seputar proyek betonisasi yang digelar Dinas BMSDA, Rabu Malam (7/12/2017) di Lokasi salah satu Proyek Jalan di bilangan Perumahan Medang Kelapa Dua yang sedang berlangsung.

Lanjut Darus sapaan akrabnya menambahkan, Bukan hanya itu saja fisik kegiatan yang lain pula, banyak yang tidak sesuai dengan Juknis didalam Draf Kontrak. Permasalahan ini membuat kami dari LSM LIPANHAM sangat merespon sekali kegiatan pengecoran jalan beton yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

” Kami sebagai sosial kontrol dan masyarakat melihat kegiatan tersebut merasa dibodohi oleh oknum pihak Rekanan yang berusaha melabuhi masyarakat dengan tidak memasang papan proyek saat pengerjaan berlangsung, sedangkan jika mengacu UU KIP sudah sangat jelas, ketika setiap anggaran yang dialokasikan menggunakan uang rakyat harus jelas peruntukannya untuk apa dan jangan berusaha untuk membohongi Rakyat serta masyarakat,” terangnya Pria yang menjabat sebagai Sekjen LIPANHAM.

Baca Juga  Tanpa Plang IMB, Bangunan Ruko Berdiri Tegak Di Wilayah Kecamatan Sepatan Timur

Bagi Darus menuturkan, Karena Uang yang dipergunakan untuk Kegiatan Proyek jalan, dari hasil pajak masyarakat kabupaten Tangerang bukan uang pribadi, dan harus dipertanggungjawabkan secara kedinasan baik dimata Hukum maupun Agama,” tambahnya Pria Kelahiran Lampung, berdomisili di Tangerang Banten.

” Kami berharap, pihak terkait terutama Inspektorat kabupaten Tangerang untuk segera melakukan Peninjauan Kembali (PK) setiap hasil pekerjaan yang sudah tergelar dan dilaksanakan dalam Kegiatan Proyek jalan sesuai aturan main atau tidak,” tuturnya dengan Tegas.

Setiap pekerjaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik yang menggunakan anggaran uang Rakyat harus mengutamakan segi Kualitas bukan Kuantitas, karena hal ini sangat merugikan masyarakat yang dibebani Pajak Setiap Tahunnya.

Sampai berita ini diturunkan, hanya sebagai Informasi, Wacana, dan Wawasan bagi Pemangku Kebijakan agar lebih Tegas, dan mengedepan Profesionalisme demi Kepentingan masyarakat luas.(Dds)

zvr
Reaksi Anda

Comments

comments

To Top