alterntif text
Ekonomi

TINJAUAN YURIDIS LELANG KONSOLIDASI

YURIDIS LELANG KONSOLIDASI

iGlobalNews, SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D., CPL.,CPCLE (Ketua Umum DPN Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia), Arti kata “Konsolidasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan dan sebagainya).

Konsolidasi secara harfiah konsolidasi bermakna menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan atau paket usaha yang menurut sifatnya dapat disatukan/dipusatkan. Biasanya pemusatan/penyatuan paket usaha tersebut harus memperhatikan letak geografis paket usaha dimaksud dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.

Namun dalam pelaksanaan lelang konsolidasi perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut seperti definisi Usaha Mikro menurut Pasal 1 Angka 33 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.”

dan definisi Usaha Kecil menurut Pasal 1 Angka 34 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan badan usaha atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.”

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengakui dan melindungi hak-hak Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil untuk memperoleh paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jangan sampai penyatuan/pemusatan paket pekerjaan dengan hanya mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas semata-mata, lantas menghilangkan hak dan akses Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil dalam memperoleh paket usaha dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Padahal hak tersebut dilindungi oleh Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Baca Juga  Jokowi Mendatangi PP baru Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskkriminatif, dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 BAB II Tata Nilai Pengadaan Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.”

Yang kemudian ada larangan bagi PA sebagaima diatur pada Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu; “Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang; b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.”

Dari uraian Pasal 24 Ayat (2) dan (3) tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan Lelang Konsolidasi yaitu Prinsip Efisiensi, Prinsip Persaingan Sehat, Prinsip Kesatuan Sistem dan Prinsip Kualitas Kemampuan Teknis karena pada dasarnya justru PA didorong oleh Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Lagipula di Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA dilarang untuk mengkonsolidasikan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil. Yang lebih penting dari itu semua adalah Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “PA melakukan pamaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.” Artinya bahwa setiap lelang konsolidasi yang akan dilaksanakan oleh Pokja ULP wajib sudah tercantum di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) K/L/D/I bersangkutan dan tidak bisa dilakukan ditengah jalan serta lelang konsolidasi wajib memperoleh persetujuan dari PA sebelum lelang konsolidasi tersebut dilaksanakan karena kewenangan mengubah paket pengadaan baik dalam bentuk memecah maupun menggabung/menyatukan paket pekerjaan pengadaan berada sepenuhnya pada kewenangan PA dan bukan pada kewenangan Pokja ULP.

Baca Juga  Sasaran Investasi dan Infrastruktur Pertumbuhan Pembangunan yang merata Jadi Target RKP 2018

Hal itu diatur pada Pasal 34 Ayat (4) huruf a dan b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau ULP/Pokja Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.”

Pelaksanaan lelang konsolidasi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 100 Bab VIII Peran Serta Usaha Kecil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu;
(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,0 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut;
a. Setiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat Rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraaan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan
instansinya.

Baca Juga  KEMENKEU BERAKSI

Beberapa uraian ketentuan penting diatas dapat dijadikan panduan oleh PA/KPA/PokjaULP dalam melaksanakan proses lelang konsolidasi agar proses pelaksanaan lelang tersebut benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pengadaan.(Red)

zvr
Reaksi Anda

Comments

comments

Berita Populer

To Top